Sultan Muhammad Seman adalah Sultan Banjar dalam pemerintahan pada masa 1862—1905 (versi lain 1875-1905).^[1] Nama lahirnya Gusti Matseman. Ia adalah putra dari Pangeran Antasari yang disebut Pagustian (Kesultanan Banjar yang Baru) sebagai penerus Kesultanan Banjar yang telah dihapuskan Belanda. Di zaman Sultan Muhammad Seman, pemerintahan Banjar berada di Muara Teweh, di hulu sungai Barito. Sultan Muhammad Seman merupakan anak dari Pangeran Antasari dengan Nyai Fatimah. Nyai Fatimah adalah saudara perempuan dari Tumenggung Surapati, panglima Dayak (Siang) dalam Perang Barito. Sultan Muhammad Seman merupakan Sultan Banjar yang berdarah Dayak dari pihak ibunya.

Gusti Matseman pada bagian akhir bulan Agustus 1883 beroperasi di daerah Dusun Hulu. Ia dengan pasukannya kemudian bergerak ke Telok Mayang dan berkali-kali mengadakan serangan terhadap pos Belanda di Muara Teweh. Sementara itu, Pangeran Perbatasari, menantu Gusti Matseman, mengadakan perlawanan terhadap Belanda di Pahu, daerah Kutai. Kekalahan yang di deritanya menyebabkan ia tertangkap pada tahun 1885.^[2] Pada tahun 1888, Sultan Muhammad Seman mendirikan sebuah masjid di Baras Kuning yang sedianya akan menjadi tempat gerakan Beratib Beramal.^[3] Sultan Muhammad Seman meneruskan perjuangan mengusir penjajah Belanda dari tanah Banjar. Sultan beserta pejuang lainnya seperti Tumenggung Surapati, Panglima Batur, Panglima Bukhari, dan beberapa pejuang lainnya terus menggempur pertahanan Belanda di daerah Muara Teweh, Buntok, Tanjung, Balangan, Amuntai, Kandangan, dan di sepanjang sungai Barito. Pada pertempuran di Benteng Baras Kuning, Sultan Muhammad Seman gugur sebagai syuhada, setelah mempertahankan benteng dari serbuan Belanda. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 24 Januari 1905. Demikian pula perlawanan Tumenggung Gamar di Lok Tunggul tidak berhasil sehingga ia dengan pasukannya terpaksa mengundurka diri ke Tanah Bambu. Di tempat ini pertempuran terjadi lagi.

Tumenggung Gamar gugur dalam salah satu pertempuran tahun 1886. Gusti Matseman masih terus mengadakan perlawanan di daerah Khayalan Hulu.

Gusti Matseman berusaha untuk mendirikan benteng di daerah hilir Sungai Taweh. Usaha ini membuat Belanda kemudian memperkuat posnya di Khayalan dengan menambah pasukan baru, dan mendirikan lagi pos darurat di Tuyun. Dalam bulan Desmber 1886, pasukan Gusti Matseman berusaha memutuskan hubungan antara kedua pos Belanda tersebaut. Sementara itu, benteng pejuang di Taweh makin diperkuat dengan datangnya pasukan bantuan dan tbahan makanan yang di angkut melalui hutan. Namun, di lain pihak pos Matseman ini terancam bahaya. Di sebelah utara dan selatan benteng muncul kubu-kubu baru Belanda yang berusaha menghalang-halangi masuknya bahan makanan ke dalam benteng. Keadaan di sekitar benteng Matseman semakin kritis. Pada suatu ketika bneteng di serang pasukan Belanda. Dalam pertempuran itu pasukan Gusti Matseman terdesak sehingga terpaksa meloloskan diri dan benteng jatuh ke tangan Belanda yang kemudian di bakar. Gusti Matseman masih terus melakukan perlawanan walaupun teman-teman seperjuangannya, yaitu Gusti Acil, Gusti Arsat, dan Antung Durrakhman menyerah pada pemerintah Belanda. Perlawanannya baru berhenti setelah ia gugur tahun 1905.^[4][5]

Sultan Muhammad Seman sangat dekat kekerabatan dengan Suku Dayak Murung. Ini karena ibu dia, Nyai Fatimah, berasal dari suku Dayak Murung, yang tidak lain adalah saudara dari Tumenggung Surapati. Muhammad Seman juga mengawini dua puteri Dayak dari Suku Dayak Ot Danum. Puteranya, Gusti Berakit, ketika tahun 1906 juga mengawini putri kepala suku Dayak yang tinggal di tepi sungai Tabalong. Sebagai wujud toleransi yang tinggi, ketika mertuanya meninggal, Sultan Muhammad Seman memprakarsai diselenggarakannya tiwah, yaitu upacara pemakaman secara adat Dayak (Kaharingan).

Dengan gugurnya Sultan Muhammad Seman, maka pejuang-pejuan dalam Perang Banjar semakin berkurang dab melemah. Sehingga sejarah mencatat bahwa Perang Banjar berakhir ketika gugurnya Sultan Muhammad Seman. Sepeninggal Sultan Muhammad Seman, perjuangan dilanjutkan oleh putri dan menantu dia, yaitu Ratu Zaleha dan Gusti Muhammad Said, beserta sisa-sisa pasukan yang masih setia dengan perjuangan rakyat Banjar.

Makam Sultan Muhammad Seman terdapat pada sebuah perbukitan yang dinamakan Gunung Sultan di tengah kota Puruk Cahu ibukota Kabupaten Murung Raya, provinsiKalimantan Tengah, Indonesia.

Orang-orang yang tidak mendapat pengampunan dari pemerintah Kolonial Hindia Belanda:^[6]

Nani Wartabone, (lahir 30 Januari 1907 – meninggal di Suwawa, Gorontalo, 3 Januari 1986 pada umur 78 tahun), yang dianugerahi gelar "Pahlawan Nasional Indonesia" pada tahun 2003, adalah putra Gorontalo dan tokoh perjuangan dari provinsi Gorontalo. Perjuangannya dimulai ketika ia mendirikan dan menjadi sekretaris Jong Gorontalo di Surabaya pada 1923. Lima tahun kemudian, ia menjadi Ketua Partai Nasional Indonesia (PNI) Cabang Gorontalo.

Tiga tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, ia bersama masyarakat setempat terlebih dulu memproklamasikan kemerdekaan Gorontalo, yaitu pada tanggal 23 Januari 1942.

Setelah tentara Sekutu dikalahkan Jepang pada Perang Asia-Pasifik, Belanda merencanakan pembumihangusan Gorontalo yang dimulai pada 28 Desember 1941 dengan mulai membakar gudang-gudang kopra dan minyak di Pabean dan Talumolo.

Memimpin perlawanan rakyat

Nani Wartabone dan rakyat Gorontalo mencoba menghalanginya dengan menangkapi para pejabat Belanda yang masih ada di Gorontalo. Pada 23 Januari, dimulai dari kampung-kampung di pinggiran kota Gorontalo seperti Suwawa, Kabila dan Tamalate, Nani Wartabone dan rakyat Gorontalo bergerak mengepung kota. Pukul lima subuh Komandan Detasemen Veld Politie WC Romer dan beberapa kepala jawatan yang ada di Gorontalo menyerah.

Proklamasi kemerdekaan

Selesai penangkapan, Nani Wartabone memimpin langsung upacara pengibaran bendera Merah Putih yang diiringi lagu "Indonesia Raya" di halaman Kantor Pos Gorontalo. Peristiwa itu berlangsung pada pukul 10, dan Nani Wartabone sebagai inspektur upacaranya.

Di hadapan massa rakyat, ia berpidato: "Pada hari ini, tanggal 23 Januari 1942, kita bangsa Indonesia yang berada di sini sudah merdeka bebas, lepas dan penjajahan bangsa mana pun juga. Bendera kita yaitu Merah Putih, lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Pemerintahan Belanda sudah diambil oleh Pemerintah Nasional. Agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban."

Sore harinya, Nani Wartabone memimpin rapat pembentukan Pucuk Pimpinan Pemerintahan Gorontalo (PPPG) yang berfungsi sebagai Badan Perwakilan Rakyat (BPR) dan Nani dipilih sebagai ketuanya.

Empat hari kemudian, Nani Wartabone memobilisasi rakyat dalam sebuah rapat raksasa di Tanah Lapang Besar Gorontalo. Tujuannya adalah mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan itu dengan risiko apapun.

Jepang menguasai Gorontalo

Sebulan sesudah "Proklamasi Kemerdekaan Nasional" di Gorontalo, tentara Jepang mulai mendarat. Pada 26 Februari sebuah kapal perang Jepang yang bertolak dari Manadoberlabuh di pelabuhan Gorontalo. Nani Wartabone menyambut baik bala tentara Jepang ini dengan harapan kehadiran mereka akan menolong PPPG. Ternyata sebaliknya, Jepang justru melarang pengibaran bendera Merah Putih dan menuntut warga Gorontalo bersedia tunduk pada Jepang.

Nani Wartabone menolak permintaan ini. Namun karena tidak kuasa melawan Jepang, ia kemudian memutuskan meninggalkan kota Gorontalo dan kembali ke kampung kelahirannya Suwawa, tanpa ada penyerahan kedaulatan.

Di Suwawa Nani Wartabone mulai hidup sederhana dengan bertani. Rakyat yang berpihak kepada Nani Wartabone akhirnya melakukan mogok massal sehingga Gorontalo bagaikan kota mati. Melihat situasi ini, Jepang melalui kaki tangannya melancarkan fitnah, bahwa Nani Wartabone sedang menghasut rakyat berontak kepada Jepang.

Akibat fitnah itu, Nani Wartabone akhirnya ditangkap pada 30 Desember 1943 dan dibawa ke Manado. Di sini, Nani Wartabone mengalami berbagai siksaan. Salah satu siksaan Jepang yang masih melekat dalam ingatan masyarakat Gorontalo hingga saat ini adalah, ketika Nani Wartabone selama sehari semalam ditanam seluruh tubuhnya kecuali bagian kepala di pantai di belakang Kantor Gubernur Sulawesi Utara sekarang. Hampir sehari kepala Nani Wartabone dimainkan ombak dan butir-butir pasir. Nani Wartabone baru dilepaskan Jepang pada 6 Juni 1945, saat tanda-tanda kekalahan Jepang dari Sekutu mulai tampak.